subsidi bbm 500 triliun

Anggaran Subsidi Rp 500 Triliun dan Modus Penyelewengan BBM Subsidi Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengungkapkan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2022 mencapai lebih dari Rp 500 triliun. Namun, terdapat dugaan penyelewengan dalam distribusi dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang disalurkan oleh Pertamina, sehingga hak masyarakat yang berhak menikmati BBM subsidi tidak tersalurkan dengan baik. Kementerian ESDM mencatat bahwa realisasi subsidi energi tahun 2023 mencapai Rp 159,6 triliun, di mana subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 95,6 triliun dan listrik sebesar Rp 64 triliun. Namun, Pengamat Ekonomi Fahmi Radhi mengatakan bahwa subsidi BBM seharusnya tidak membengkak hingga Rp 502 triliun, karena realisasinya hanya mencapai Rp 88 triliun hingga Juli 2022 untuk BBM, elpiji, dan listrik. Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Solar dari Rp 5.150/liter menjadi Rp 6.800/liter, dan Pertalite (RON 90) dari Rp 7.650/liter menjadi Rp 10.000/liter. Pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 sebesar lebih dari 3 kali lipat, yaitu dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Namun, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa besaran subsidi Rp 502,4 triliun tersebut tidak cukup hingga akhir tahun karena kenaikan harga internasional dan volume. Masyarakat yang berhak menikmati BBM subsidi sebanyak lebih dari 70 persen ternyata adalah pemilik mobil-mobil pribadi, bukan masyarakat miskin dan rentan. Hal tersebut menandakan adanya modus penyelewengan dalam distribusi dan penyaluran BBM subsidi. Dalam APBN Perubahan 2022, subsidi energi terus bertambah dari pagu awal di APBN 2022 sebesar Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Artinya, potensi subsidi energi dalam anggaran negara bakal mencapai Rp 700 triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM subsidi, perlu tambahan suntikan dana sebesar Rp 198 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kebijakan subsidi BBM dijamin hingga akhir tahun, namun terdapat berbagai kejanggalan dalam modus penyelewengan BBM subsidi yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.